Partai Partai Pada Masa Demokrasi Liberal Lebih Cenderung Untuk

Apakah Partai Lebih Tenden di Era Demokrasi Liberal? - Kekacauan politik Terjadi di Republik Indonesia pada tahun 1950 hingga tahun 1959.

Hal ini terjadi akibat praktik demokrasi liberal yang kemudian dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baca pernyataan selengkapnya di sini.

Pada masa demokrasi liberal, partai cenderung mengutamakan kepentingan partai atau kelompoknya sendiri.

Pada masa demokrasi liberal, kepentingan bangsa diabaikan karena partai lebih mengutamakan kepentingan partai.

Akibatnya terjadi kekacauan yang hampir membahayakan stabilitas negara kita. Beberapa di antaranya.

Pergantian Kabinet Berulang Kali

Salah satu ciri demokrasi liberal adalah munculnya sejumlah besar partai yang menduduki kursi legislatif dan eksekutif. Sayangnya hal tersebut tidak memberikan dampak positif dan menyejahterakan masyarakat.

Sebaliknya, keadaan ini justru menyebabkan DPR menelantarkan rakyat.

Alih-alih bekerja sama menyelesaikan tugas pemerintah, pihak-pihak tersebut malah saling menyerang dan menggulingkan.

Mereka menginginkan kebaikan partai tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat.

Hasilnya terwujudremixKabinet terbentuk berkali-kali karena kegagalan wakil-wakil masyarakat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Pemberontak

Salah satu bentuk ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal adalah munculnya banyak pemberontakan. Saat itu bangsa Indonesia seakan-akan telah meninggalkan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

Karena fungsi legislatif dan eksekutif tidak berjalan dengan baik, banyak daerah yang merasa terabaikan.

Alhasil, muncul niat untuk keluar dari pusat tersebut. Keinginan tersebut kemudian berkembang menjadi pemberontakan separatis yang muncul di berbagai wilayah Indonesia.

Penundaan Pemilu

Seringnya pergantian kabinet tentu saja menghambat banyak hal, salah satunya pemilu. Untungnya, meski kurang persiapan dan tertundanya jadwal sebelumnya, pemilu 1955 tetap dilaksanakan. Pemilu ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.

Pembubaran Majelis Konstituante

Majelis Konstituante, yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955, mengemban tugas mempersiapkan Konstitusi. Sayangnya tugas ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya presiden membubarkan Dewan Konstituante melalui Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sebaliknya, Indonesia akan menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara.

Akibatnya, pada masa demokrasi liberal, partai cenderung mengutamakan kepentingan partai. Hal ini menciptakan kondisi politik Indonesia tidak stabil untuk sementara waktu.